Isu Keamanan Maritim Regional 

Zona maritim Asia Tenggara adalah sebuah zona dimana kegiatan ekonomi serta kegiatan ilegal seperti human trafficking dan pembajakan maritim baru-baru ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak dapat dipungkiri fakta bahwa globalisasi perekonomian saat ini saling terkait, rumit dan sangat tergantung pada maritim perdagangan didalam mempertahankan pergerakan energi, bahan baku dan barang jadi.

Di perairan di Asia Tenggara, sekitar sepertiga perdagangan dunia dan setengah BBM dunia transit di Selat Malaka yang memainkan peran sangat sentral dalam menghubungkan satu wilayah dengan bagian-bagian dunia lainnya. Negara-negara pantai Asia Tenggara mungkin yang paling khawatir terhadap gangguan pengiriman, karena akan berdampak besar bagi ekonomi mereka. Kekhawatiran seperti itu kemudian mendorong negara-negara di kawasan untuk proaktif melakukan kerjasama keamanan maritim yang lebih kuat untuk melindungi perdagangan mereka dan mencegah kegiatan ilegal.

Setiap inisiatif kebijakan maritim wilayah ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan keamanan perairan Asia Tenggara, kecuali negara-negara Asia Tenggara secara jelas dan efektif dapat mengidentifikasi sumber-sumber ancaman dan tantangan. Keberhasilan dalam mengidentifikasi sumber-sumber ancaman pasti akan mengarah pada pemahaman tentang bagaimana mengelola kerjasama untuk mengatasi ancaman dan tantangan tertentu.

Daftar permasalahan yang umum terjadi terkait dengan masalah keamanan maritim dan  harus ditangani melalui kerjasama keamanan maritim ASEAN yang efektif adalah : perampokan laut, serangan bajak laut, terorisme maritim, degradasi lingkungan, penculikan maritim, illegal tracficking senjata dan manusia, penyelundupan narkoba melalui laut (kapal barang/container), keamanan lingkungan maritim, kompetisi sumber daya dan akses strategis, pencurian kargo, dan lain-lainnya. Dalam hal ini keamanan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara juga harus dilindungi dengan kebijakan regional.

Ancaman keamanan terhadap zona maritim Asia Tenggara akan terus ada sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi informasi dan komunikasi. Negara-negara anggota ASEAN, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, perlu merancang strategi untuk secara efektif dan kontinu mengatasi permasalahan ancaman terhadap keamanan laut. Mengingat ancaman terhadap zona maritim Asia Tenggara ini cukup tinggi, mungkin ASEAN dapat memulai dengan mengembangkan ASEAN Maritime Security Blueprint, untuk menetapkan kebijakan, prosedur dan langkah-langkah keamanan yang berfungsi untuk membentuk suatu kerangka kerja dan konsep strategi mitigasi.

Mitigasi di sini dapat didefinisikan sebagai penghindaran atau resolusi yang menguntungkan terhadap ancaman atau insiden melalui salah satu dari tindakan (1) pencegahan, (2) penangkalan, (3) penolakan; (4) deteksi; (5) penahanan, dan (6) respon. Dalam konteks Asia Tenggara, mitigasi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh penjahat, teroris, pengiriman komersial dan mungkin penumpang gelap, bagi pelabuhan merupakan tujuan dan tantangan utama dalam keamanan maritim.

ASEAN harus mengantisipasi kemungkinan bahwa pembajakan bisa menjadi lebih ganas, sarana maritim semakin dimanfaatkan oleh penjahat dan teroris sehingga ancaman terhadap pengiriman meningkat. Dalam konteks tertentu, prosedur dan tindakan pencegahan, penangkalan, penolakan, deteksi, penampungan, atau respons akan berfungsi untuk mengurangi ancaman keamanan pada tingkat yang memadai.

Dengan demikian, orang pasti akan berharap dapat melihat masa depan AMF melalui usulan cetak biru yang strategis sebagai cerminan kekhawatiran ASEAN lebih lanjut terhadap ketidakamanan maritim. Cara ini tidak hanya akan memperkuat kerjasama maritim ASEAN tetapi juga membantu ASEAN untuk secara terus-menerus memperbarui permasalahan terkait dengan keamanan maritim, menghadapi tantangan baru dan menyelesaikan permasalahan lama keamanan maritim di Asia Tenggara secara lebih efektif.

Sebagaimana disebutkan di atas, laut adalah sumber dari berbagai bahaya yang antara lain mengancam keamanan negara. Keberhasilan merespon ancaman keamanan maritim secara lebih efektif membutuhkan kerjasama regional dan tindakan aksi bersama. Tindakan secara sendiri-sendiri sudah tentu tidak memadai. Dalam sepuluh tahun ke depan atau lebih, akan terlihat langkah-langkah kolektif ASEAN yang menonjol berkaitan dengan keamanan maritim dan faktor-faktor yang memberikan kontribusi untuk menghasilkan langkah-langkah kerjasama yang lebih banyak.

ASEAN tidak boleh hanya menyangkut kerjasama, namun mengoperasionalkan kerjasama keamanan. Kerjasama dalam arti yang lebih luas, terjadi ketika negara berupaya mewujudkan tujuan-tujuan mereka sendiri dan mengubah kebijakan untuk memenuhi preference keamanan negara lain. Kerjasama operasional ini dapat diterapkan dalam konteks Asia Tenggara, dan merupakan bentuk kerjasama yang spesifik dimana kebijakan menangani ancaman ini, umumnya dilakukan oleh pejabat tingkat menengah dari negara-negara yang terlibat dengan atau tanpa pengawasan langsung dari tingkatan strategis pemerintah.

Ketidakamanan maritim jelas akan terus menjadi perhatian utama ASEAN, terutama ketika siklus baru globalisasi mengubah cara membangun mereka dari laut, kecuali ASEAN memperhitungkan hal-hal berikut: (1) sensitivitas kedaulatan globalisasi harus mendorong ASEAN untuk membangun jaringan kerjasama keamanan maritim baru yang mencerminkan kondisi perkembangan isu-isu maritim saat ini; (2) kepentingan keamanan regional; (3) prevalensi norma kerjasama, (4) prioritas keamanan maritim, dan (5) meningkatkan, memobilisasi dan memberdayakan sumber daya negara.

Pembahasan mengenai AMF terjadi ketika ASEAN sedang mempersiapkan diri untuk bergerak ke arah suatu komunitas yang terintegrasi. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah entitas yang paling tepat untuk memajukan kerjasama keamanan maritim ASEAN. Meningkatnya keterbukaan ASEAN dalam mempersepsikan masalah keamanan maritim regional baru dan reaksi mereka memberikan kesempatan untuk terwujudnya kerjasama maritim, tidak diperkirakan sebelumnya.

Motivasi ASEAN yang kuat untuk meningkatkan kerja sama maritim dan kesadaran bahwa isu keamanan laut tidak dapat ditangani secara independent, harus dapat mengurangi jika tidak dapat menghilangkan kendala untuk melakukan kerjasama. AMF jelas dalam posisi untuk menyuntikkan proyek regional dan inisiatif baru tentang bagaimana kawasan harus menangani masalah-masalah keamanan laut secara lebih efektif.[]