Merangkul Negara-Negara Pasifik Melalui Pusat Budaya Melanesia

Selain memberikan manfaat secara politik untuk menjaga keutuhan NKRI, kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap kawasan Pasifik Selatan juga harus memberikan manfaat ekonomi, khususnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di kawasan Indonesia Timur.Demikian gagasan yang mengemuka dalam Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) bertajuk “Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan” yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu),di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 29/04/2014.

“Masyarakat di berbagai negara di kawasan Pasifik Selatan dan Wilayah Indonesia Timur, termasuk di NTT, masih didominasi oleh kemiskinan, kemampuan sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur terbatas, serta pemanfaatan teknologi rendah, padahal terdapat sumber daya alam yang melimpah. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap kawasan Pasifik Selatan tidak boleh hanya untuk memperkuat secara politik, tapi juga memberikan keuntungan kepada daerah secara ekonomi untuk memberantas kemiskinan. Hal ini merupakan keniscayaan guna menghindari separatisme”, ujar Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Propinsi NTT, Marius Ardu Jelamu dalam kesempatan tersebut.

Dalam mengupayakan peningkatan kerja sama dengan negara kawasan Pasifik Selatan, kesamaan etnis dan budaya Melanesia antara masyarakat di kawasan Indonesia Timur dan negara-negara Pasifik Selatan merupakan modalitas.